Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri.

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

MoU Ditjen Pendidikan Islam dengan Kemendikbud Nomor B-605.1/Dt.I/Ks.01.7/06/2024 Tentang Dukungan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada RA dan Madrasah

PKS antara Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dan Kemendikdasmen Tentang Dukungan Gerakan

Nota Dinas Nota Dinas Pegawai Dit PAI_Senam dan Lomba Tumpeng HUT RI. Dokumen ini berisi instruksi dan panduan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dokumen mencakup detail mengenai jadwal pelaksanaan upacara bendera, ketentuan pakaian dinas (seragam), serta penugasan terkait. Arsip ini berfungsi sebagai acuan operasional utama untuk memastikan seluruh rangkaian acara peringatan di lingkungan instansi berjalan dengan khidmat dan tertib.

Dokumen ini berisi rencana pembangunan sarana prasarana pesantren tahun 2025, termasuk usulan anggaran, timeline kegiatan, dan kebutuhan dukungan teknis dari Ditjen Pendis. Arsip digunakan sebagai acuan perencanaan dan evaluasi tahunan.

Izin Prakarsa Pembentukan Peraturan Presiden tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

kumpulan regulasi terkait penyelenggaraan Ma’had ‘Aly, yaitu lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren. Bagian pertama adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 284 Tahun 2001, yang menetapkan ketentuan umum mengenai Ma’had ‘Aly. Bagian kedua adalah Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/179/2001, berisi pokok-pokok pedoman penyelenggaraan Ma’had ‘Aly, mencakup standar kelembagaan, kurikulum, tata kelola, serta mekanisme pelaksanaan pendidikan.

Laporan resmi pertemuan antara Departemen Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hasil penelitian mengenai aktivitas dan kondisi Ma’had Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat.

Naskah Akademik Hari Santri Nasional, yang disusun sebagai kajian ilmiah dan dasar konseptual bagi usulan penetapan Hari Santri Nasional melalui kebijakan pemerintah. Naskah ini memuat analisis historis, sosiologis, yuridis, dan filosofis mengenai peran santri dan pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa, kontribusi terhadap pendidikan Islam, serta urgensi penetapan hari peringatan nasional. Dokumen menjadi rujukan resmi dalam proses penyusunan kebijakan Kementerian Agama pada tahun 2014.

Memorandum of Understanding (MoU) yang berada di bawah pengelolaan Departemen Agama Republik Indonesia. MoU dalam dokumen ini mencakup berbagai bentuk kerja sama bilateral dan multilateral, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, hubungan internasional, pengembangan SDM, serta peningkatan layanan umat.

Laporan Khusus (LAPSUS) yang disusun oleh Staf Khusus Menteri Agama RI terkait penanganan dan pemantauan kasus sosial keagamaan di Sampang, Madura, pada Januari 2012.